Jum'at, 01 Maret 2024
Follow Us ON :
 
| Sah Dilantik Sebagai Pj Gubri, SF Hariyanto: Saya akan Melaksanakan Amanah | | Dr. Lambok Bertindak Selaku Penuntut Umum Dalam Persidangan Terduga Korupsi | | Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Gelar Rapat Pleno Terbuka | | Tekad Rasyid Assaf Dongoran Untuk Menggalakkan Program Marsialap Ari Gotong Royong Bedah Rumah | | 30 Personil SUBSATGAS PAM OBJEK KEGIATAN OMB LK 2023-2024 | | Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Baznas Award
 
Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak : Putusan MK Jurisprudensi Tetap
Kamis, 18-01-2024 - 19:13:57 WIB

TERKAIT:
   
 

KupasKasus.com, Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak turut mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Memang sudah seharusnya demikian dari berbagai perspektif normatif, historis, sosiologis dan filosofis kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tipikor saat ini sangat dibutuhkan negeri ini,” kata Barita Simanjuntak, pada Kamis (18/01/24).

Secara empiris kata Barita, capaian kinerja Kejaksaan di bawah pimpinan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin khususnya pemberantasan korupsi dalam tiga  tahun terakhir adalah yang terbaik, Tidak hanya dari aspek kuantitasnya namun juga dari aspek kualitas pengusutan kasus mega korupsi “Big Fish” serta pengembalian kerugian negara tertinggi diantara lembaga penegak hukum lainnya.

“Faktanya, berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survey kepuasan public terhadap kapasitas Kejaksaan dalam pengusutan tipikor meraih angka tertinggi,” kata Barita.

Barita Simanjuntak berharap, kepercayaan yang diberikan publik semakin memicu kinerja jajaran Kejaksaan sampai ke tingkat paling bawah.

“Kita harapkan ini semakin memicu kinerja Pidsus lebih hebat lagi ke depan,” harapnya.

Bila merujuk ke belakang kata Barita, Putusan MK atas gugatan yang kurang lebih sama sudah kali keempat dan semua gugatan dimaksud ditolak MK karena sudah kelima kalinya diputus serupa maka dalam khazanah sistem peradilan ini sudah menjadi “Preseden” tetap atau dalam istilah awamnya “yurisprudensi” tetap.

“Artinya kalau ke depan masih ada gugatan-gugatan yang serupa, maka gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sejak awal, sehingga semangat pemberantasan korupsi tidak bisa dilemahkan dengan cara seperti ini,” tutur Barita.

Keputusan MK menolak gugatan ini juga dapat dipahami bahwa Kejaksaan sesungguhnya adalah institusi yg menjadi “leading sector“ dalam pemberantasan tipikor karena dengan kewenangan ini hanya institusi Kejaksaan yang punya kewenangan komprehensif, integratif holistik dan paripurna dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi tipikor sehingga pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara cepat, efektif dan efisien.

“Hal ini juga selaras dengan asas universal penuntutan yang dimiliki semua institusi penuntutan di seluruh dunia yaitu Asas Dominus Litis yg dalam implementasi normatif nya telah tercantum dalam UU 11 tahun 2021 pasal 1 butir 1 Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang,” pungkas Barita Simanjuntak.

Sebelumnya diberitakan, MK menolak seluruh gugatan pemohon terkait kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada  Selasa 16 Januari 2024 oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai anggota, bertempat di ruang sidang Pleno, Gedung 1, Mahkamah Konstitusi.

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



 
Berita Lainnya :
  • Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak : Putusan MK Jurisprudensi Tetap
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Sah Dilantik Sebagai Pj Gubri, SF Hariyanto: Saya akan Melaksanakan Amanah
    02 Dr. Lambok Bertindak Selaku Penuntut Umum Dalam Persidangan Terduga Korupsi
    03 Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Gelar Rapat Pleno Terbuka
    04 Tekad Rasyid Assaf Dongoran Untuk Menggalakkan Program Marsialap Ari Gotong Royong Bedah Rumah
    05 30 Personil SUBSATGAS PAM OBJEK KEGIATAN OMB LK 2023-2024
    06 Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Baznas Award
    07 Bupati Optimis Lahirkan Generasi Milenial Cerdas Dan Sehat
    08 Sat Reskrim Polres Kuansing Mengungkap Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur
    09 Masyarakat KHS Dukung Bupati Suhardiman Lanjutkan Kepimpinan
    10 Diikuti 110 Peserta, Bimtek UPZ Masjid dan Mushalla Rayon III Resmi Dibuka
    11 Bahas Pengembangan Pariwisata, Disparbudpora Bengkalis Ikuti Rakor DAK di Jogyakarta
    12 Disdukcapil Kabupaten Bengkalis Raih Penghargaan Dukcapil Prima Award dari Mendagri
    13 Bupati Berharap Kinerja Baznas Terus Membaik
    14 Penjabat Walikota Letnan Tinjau Sunat dan Pengobatan Gratis di UPTD. Puskesmas Pijorkoling
    15 Pemkab Bengkalis Sosialisasikan STDB
    16 Forum Perangkat Daerah 2024, Diskominfotik Bengkalis Paparkan Program Prioritas Tahun 2025
    17 Target Program Unggulan, Dinkes Bahas Ranwal Renja 2025 Bersama Sejumlah PD
    18 Apel Hari Kesadaran Nasional, Wabup Ajak ASN Mediator Dinginkan Suasana Pasca Pemilu
    19 Wabup Bagus Takjub Melihat Beruang Madu di Kebun Binatang Selatbaru
    20 Himpun Masukan Wujudkan Bengkalis Bermasa, Bupati Buka FKP RKPD 2025
    21 Nakes Siaga Layani Petugas Pemilu 2024
    22 Wakil Bupati Bagus Santoso Tinjau Ke Sejumlah TPS Kecamatan Bengkalis dan Bantan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting