Rakorendal dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman hadir dalam kegiatan tersebut. Forum ini membahas penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya guna mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang terpadu dan berkesinambungan.

“Dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini, kita memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju, serta menjadi kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Mendagri Tito Karnavian.

Forum ini juga memetakan realisasi program hingga triwulan III tahun 2025 dan mengidentifikasi persoalan di lapangan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi 2027. Dalam laporannya, Sekjen BNPP menyampaikan bahwa jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera.

Dalam sesi paparan kepala daerah, Wabup Bagus Santoso menegaskan kondisi geografis Bengkalis yang berada di sisi selatan Selat Malaka. Kondisi ini membuat wilayahnya berhadapan langsung dengan dinamika kawasan perbatasan yang strategis sekaligus rentan.

Terkait abrasi pesisir, Wabup Bagus Santoso menyampaikan bahwa Pulau Bengkalis saat ini berada dalam situasi sangat kritis. Abrasi telah menggerus daratan hampir 1,5 kilometer, dan jika tidak ditangani secara serius, pulau ini berpotensi hilang secara bertahap. Dari total potensi abrasi sepanjang 222 kilometer, sebanyak 120 kilometer tergolong kritis, sementara daerah baru mampu menangani 31 kilometer, sehingga masih terdapat sekitar 90 kilometer kawasan yang membutuhkan penanganan segera. Estimasi biaya penanganan mencapai sekitar Rp2,5 triliun, sementara anggaran infrastruktur tahun ini hanya sekitar Rp42 milyar.

Wabup menekankan bahwa kewenangan penanganan pesisir berada pada pemerintah pusat, sementara kapasitas anggaran daerah sangat terbatas. Abrasi yang tidak tertangani tidak hanya mengancam permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggeser titik koordinat batas negara, yang memiliki implikasi serius bagi kedaulatan NKRI.

Oleh karena itu, Wabup Bagus Santoso berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang proporsional.

“Ketika pusat menuntut efisiensi, daerah juga merasakan dampaknya secara langsung. Sinergi yang lebih kuat sangat diperlukan agar penanganan perbatasan tidak menimbulkan ketimpangan kewenangan dan beban anggaran,” ucapnya.