Rakor tersebut dalam rangka untuk menyiapkan langkah strategis salah satunya dengan memaksimalkan upaya pengawasan serta penindakan pelanggaran netralitas ASN. 

Oleh karena hal tersebut dipandang perlu melaksanakan kegiatan “Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemlihan Serentak tahun 2024” dengan mengundang Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah tingkat Provinsi dan Sekretaris Daerah tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia sebagai peserta. 

Usai mengikuti Rakor tersebut, Pj Gubri juga menegaskan agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Riau agar bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang. 

Dia menekan, netralitas ASN ini penting untuk dijaga dalam Pilkada, bahkan akan ada sanksi jika ASN tidak netral sesuai dengan edaran Menteri PAN-RB. 

Oleh karena itu dia berharap adanya koordinasi seluruh stakeholder agar bisa sama-sama menjaga netralitas ASN.

"ASN di lingkungan Pemprov Riau harus netral dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang," ucapnya. 

Selanjutnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa netralitas ASN adalah salah satu isu paling rawan dalam Pilkada 2024. 

Oleh karena itu, ASN harus menjaga netralitas agar penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan sukses.

"Dalam indeks kerawanan Pilkada atau pemilihan yang Bawaslu keluarkan, maka isu netralitas ASN adalah isu ketiga yang terawan dalam pemilihan kepala daerah," katanya.