Kamis, 23 Mei 2024
Follow Us ON :
 
| Aliansi Pers Tabagsel Singgung Terkait Alokasi Dana Desa Tahun 2021-2022 Ke Kajari Padangsidimpuan | | Dlh Rohil Jadikan Taman Jembatan Pedamaran l Sebagai RTH dan Tujuan Wisata Alternatif | | Pemkab dan Masyarakat Siak Sambut Baik Lokasi Bandara Pengganti di Tetapkan di Siak | | Pj. Walikota Padangsidimpuan Hadiri Gathering Pensiunan Gatot Kaca Bank Syari'ah Indonesia | | Sekda Hadiri Giat KPU Dalam Peluncuran Pilkada Rohul Bertasbih | | Raih Rekor MURI, Lift Jembatan TASL Jadi Primadona Wisatawan Siak
 
Ketum LSM BAKORNAS : Perusahaan Wajib Bayar Pesangon Karywan Yang di PHK Maupun Resign
Rabu, 24-04-2024 - 09:47:43 WIB

TERKAIT:
   
 

Kupaskasus.com, Bogor - Banyaknya informasi dan laporan yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM-BAKORNAS) terkait perusahaan tidak memberikan hak karyawan untuk mendapatkan pesangon atau karyawan diberikan pesangon namun tidak sesaui dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hermanto, S.Pd.K selaku Ketua Umum LSM BAKORNAS menuturkan bahwa Undang-undang mendefinisikan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Lebih lanjut katanya, sementara itu pengertian Resign adalah tindakan melepaskan pekerjaan atau posisi secara formal atau resmi. Artinya, karyawan mengundurkan diri secara sadar kepada perusahaan, biasanya dibarengi dengan mengajukan surat resign.

Masih katanya, bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Secara normatif, ada dua jenis PHK yang bisa dilakukan, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela. Yang dimaksud PHK secara sukarela adalah PHK yang terjadi tanpa paksaan dan tekanan, seperti pengunduran diri karena kehendak pribadi, habisnya masa kontrak, tidak lulus masa percobaan (probation), memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia, pungkas tokoh aktivis nasional itu.

Sementara itu, PHK tidak sukarela adalah PHK yang terjadi karena adanya “keharusan” atau berbagai alasan, contohnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh buruh/pekerja, atau karena buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut, Paparnya.

Ia menjelaskan jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pesangon memiliki arti sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Nah, Sering kali pesangon menjadi hal yang memicu perselisihan antara karyawan dan perusahaan karena adanya perbedaan jumlah uang yang diterima, ucapnya.

Hermanto mengatakan defini uang pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya dengan nama dan dalam bentuk apapun terkait dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja

Ia menegaskan, Perhitungan pesangon pun ada aturannya dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Peraturan tersebut sudah ditetapkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ketua Umum BAKORNAS itu mengungkapakan masayarakat perlu mengetahui, ada tiga komponen yang akan didapatkan oleh karyawan yang terkena PHK, yaitu :
1.    uang pesangon (UP),
2.    uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan
3.    uang penggantian hak (UPH).

Lebih lanjut Ia menerangkan, bahwa Perhitungan Uang Pesangon  telah diatur dalam Undang-Undang yang diantaranya yaitu :
1. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1)
2. UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 150
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hermanto menekankan bahwa perusahaan wajib memberikan hak karyawan yaitu uang pesangon jika di PHK ataupun Resign.

Kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pendampingan yang disebabkan oleh :
1.    Di PHK sepihak
2.    sudah lama menjadi karyawan kontrak namun belum diangkat menjadi karyawan tetap,
3.    tidak mendapat uang penghargaan masa kerja pasca di PHK,
4.    tidak mendapat penggantian hak (UPH)
5.    Tidak mendapat Hak Cuti, THR, dan Hak lainnya
6.    Tidak mendapat upah yang layak atau standar upah minimum

Kami dari lembaga swadaya masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional siap melakukan pendampingan dan juga pembelaan. Kami juga siap mendampingi hak karyawan diantaranya : Hak buruh harian lepas, Karyawan borongan dll.

Hermanto menyebut bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Ketua umum LSM BAKORNAS itu juga menyampaikan sesungguhnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik kepada karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Keberlakuan upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sehingga, karyawan PKWT berhak mendapatkan pembayaran minimal sebesar upah minimum atau lebih. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88E UU Ketenagakerjaan. Sserta diatur juga dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023, tutupnya.

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



 
Berita Lainnya :
  • Ketum LSM BAKORNAS : Perusahaan Wajib Bayar Pesangon Karywan Yang di PHK Maupun Resign
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Aliansi Pers Tabagsel Singgung Terkait Alokasi Dana Desa Tahun 2021-2022 Ke Kajari Padangsidimpuan
    02 Dlh Rohil Jadikan Taman Jembatan Pedamaran l Sebagai RTH dan Tujuan Wisata Alternatif
    03 Pemkab dan Masyarakat Siak Sambut Baik Lokasi Bandara Pengganti di Tetapkan di Siak
    04 Pj. Walikota Padangsidimpuan Hadiri Gathering Pensiunan Gatot Kaca Bank Syari'ah Indonesia
    05 Sekda Hadiri Giat KPU Dalam Peluncuran Pilkada Rohul Bertasbih
    06 Raih Rekor MURI, Lift Jembatan TASL Jadi Primadona Wisatawan Siak
    07 Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Siak 2024 Resmi di Tutup Wakil Bupati Siak Husni Merza
    08 Peringatan HUT ke-44 Perpusnas RI : Siak Terima Bantuan Satu Unit Mobil Perpustakaan Keliling
    09 Gaet Investor Asing, Pemkab Siak Taja Temu Bisnis dan Siak Expoversary 2024
    10 Alfedri Doakan Calon Jamaah Haji Siak Tetap Sehat dan Selamat Pulang Pergi
    11 Lepas Jalan Sehat Hardiknas Wabup Husni Apresiasi Ini Sangat Luar Biasa
    12 Satpol PP Siak Musnahkan Ribuan Botol Miras
    13 Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28 Momentum Maknai Arti Tujuan Otda
    14 Bupati Kasmarni Ingin JCH Lebih Nyaman, Tahun ini Kembali Berangkat Via Batam
    15 Opini : Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar
    16 Saat Pergelaran Audensi Bupati Tahun 2024 Warga Sumpu Menikmati Pengaspalan Jalan Sepanjang 3.5 KM
    17 IPW Sebut Langkah Polri Sudah Tepat di Kasus Vina, Masyarakat Jangan Termakan Hoaks
    18 Melalui DD 2024, Pekon Tambahrejo Realisasikan Program PMT
    19 Wakil Jaksa Agung RI dan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Kunjungi Kejati Kepri
    20 Pagi-pagi Anak Pargarutan Tersenyum Dapat Susu Gratis Dari Bupati Tapsel
    21 Opini : Perencanaan Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar
    22 Pentingnya Pendidikan, ini Pesan Pariyanto Untuk Masyarakat
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting