Persidangan di lakukan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Medan Nomor :11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn  terhadap terdakwa BS.

Penetapan Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Medan Nomor :12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn terhadap terdakwa FP. dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn terhadap terdakwa DS. 

Agenda Sidang adalah Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 3 (tiga) terdakwa yaitu BS selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), FP selaku Direktur CV. Satahi Persada sebagai Penyedia dan DS. selaku Direktur CV.Sportif Citra Mandiri sebagai Konsultan Pengawas. 

Adapun Kasus yang didakwakan kepada para terdakwa adalah terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Belanja Barang kepada Masyarakat Pembangunan Ipal Domestik di Kota Padangsidimpuan TA. 2020 yang berlokasi di Sekolah Islam Terpadu Darul Hasan yang beralamat di Jalan Ompu Huta Tunjul Hutaimbaru. Kota Padangsidimpuan.

Yang mana dalam pekerjaan tersebut para terdakwa di duga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera didalam Kontrak yaitu pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Kontrak dengan kondisi Barang/Jasa yang telah dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume sehingga Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat difungsikan yang di buktikan dengan Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Nomor : 011/LP/IX/2022/VGS yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.491.873.966,- berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Nomor :0000/2.1349/AL/0287/1/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

Ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan :PRIMAIR pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 18 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. SUBSIDAIR pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Hal ini di jelaskan Kepala Kejaksan Negeri Padangsidimpuan Dr. Lambok M. J. Sidabutar, SH., MH., bersama Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Khairur Rahman Nasution, SH., MH., melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Yunius Zega, SH., MH., dalam Press Release di PN Medan bersama Wartawan.(Gusti)