Jum'at, 01 Maret 2024
Follow Us ON :
 
| Sah Dilantik Sebagai Pj Gubri, SF Hariyanto: Saya akan Melaksanakan Amanah | | Dr. Lambok Bertindak Selaku Penuntut Umum Dalam Persidangan Terduga Korupsi | | Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Gelar Rapat Pleno Terbuka | | Tekad Rasyid Assaf Dongoran Untuk Menggalakkan Program Marsialap Ari Gotong Royong Bedah Rumah | | 30 Personil SUBSATGAS PAM OBJEK KEGIATAN OMB LK 2023-2024 | | Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Baznas Award
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN
Sabtu, 17-06-2023 - 20:45:51 WIB
Teks foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
TERKAIT:
   
 

KupasKasus.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Belied itu juga mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi antara Rp162 juta sampai dengan Rp234 juta untuk 2023. Lalu, antara Rp166 juta sampai Rp240 juta pada 2024 untuk masing-masing zona.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

Sumber: CNN Indonesia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa korupsi dan lain-lainnya/rilis atau ingin pasang Iklan dan berbagi foto?
Silakan SMS/WatsApp ke 0852-6599-9456
Via E-mail: redaksikupaskasus@gmail.com
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)



 
Berita Lainnya :
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Sah Dilantik Sebagai Pj Gubri, SF Hariyanto: Saya akan Melaksanakan Amanah
    02 Dr. Lambok Bertindak Selaku Penuntut Umum Dalam Persidangan Terduga Korupsi
    03 Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Gelar Rapat Pleno Terbuka
    04 Tekad Rasyid Assaf Dongoran Untuk Menggalakkan Program Marsialap Ari Gotong Royong Bedah Rumah
    05 30 Personil SUBSATGAS PAM OBJEK KEGIATAN OMB LK 2023-2024
    06 Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Baznas Award
    07 Bupati Optimis Lahirkan Generasi Milenial Cerdas Dan Sehat
    08 Sat Reskrim Polres Kuansing Mengungkap Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur
    09 Masyarakat KHS Dukung Bupati Suhardiman Lanjutkan Kepimpinan
    10 Diikuti 110 Peserta, Bimtek UPZ Masjid dan Mushalla Rayon III Resmi Dibuka
    11 Bahas Pengembangan Pariwisata, Disparbudpora Bengkalis Ikuti Rakor DAK di Jogyakarta
    12 Disdukcapil Kabupaten Bengkalis Raih Penghargaan Dukcapil Prima Award dari Mendagri
    13 Bupati Berharap Kinerja Baznas Terus Membaik
    14 Penjabat Walikota Letnan Tinjau Sunat dan Pengobatan Gratis di UPTD. Puskesmas Pijorkoling
    15 Pemkab Bengkalis Sosialisasikan STDB
    16 Forum Perangkat Daerah 2024, Diskominfotik Bengkalis Paparkan Program Prioritas Tahun 2025
    17 Target Program Unggulan, Dinkes Bahas Ranwal Renja 2025 Bersama Sejumlah PD
    18 Apel Hari Kesadaran Nasional, Wabup Ajak ASN Mediator Dinginkan Suasana Pasca Pemilu
    19 Wabup Bagus Takjub Melihat Beruang Madu di Kebun Binatang Selatbaru
    20 Himpun Masukan Wujudkan Bengkalis Bermasa, Bupati Buka FKP RKPD 2025
    21 Nakes Siaga Layani Petugas Pemilu 2024
    22 Wakil Bupati Bagus Santoso Tinjau Ke Sejumlah TPS Kecamatan Bengkalis dan Bantan
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | DPRD Tanjung Pinang | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © kupaskasus.com | lebih dalam, lebih baru, lebih penting